Anggota Bawaslu Sulut, Donny Rumagit ikut mengawasi jalannya penyerahan berkas perbaikan paslon Cakada Sulut. 
Manado, Zona-akurat.com – Anggota Bawaslu Sulawesi Utara, Donny Rumagit, memainkan peran penting dalam memastikan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2024 berjalan dengan transparan dan sesuai regulasi.
Rumagit hadir dalam acara Penerimaan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Kepala Daerah (Cakada) yang berlangsung di Aula Kantor KPU Sulut, Minggu, 8 September 2024. Ia menegaskan pentingnya peran pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Bawaslu berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh proses, termasuk penerimaan dan verifikasi perbaikan dokumen dari pasangan calon, berlangsung adil dan transparan. Sebab itu, kehadiran Bawaslu Sulut untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses ini, dan semua calon diperlakukan sama sesuai aturan,” terang Rumagit.
Baca juga: Jelang Penetapan DCT, KPU Sulut Terima Perbaikan Administrasi Tiga Paslon Kepala Daerah
Penerimaan perbaikan dokumen administrasi dari tiga pasangan calon, Steven Kandouw dan Denny Tuejeh, Yulius Selvanus dan Victor Mailangkay, serta Elly Lasut dan Hanny Joost Pajouw mendapat perhatian serius dari Bawaslu. Setiap dokumen diperiksa dengan teliti untuk menghindari potensi kesalahan atau kelalaian yang bisa memengaruhi kelayakan pencalonan.
Donny Rumagit menekankan bahwa proses ini merupakan salah satu tahapan krusial dalam memastikan kualitas demokrasi yang sehat.
“Kami terus melakukan pengawasan ketat, karena setiap langkah yang diambil dalam proses ini akan memengaruhi hasil akhir Pilkada. Kami menginginkan pemilu yang bersih dan transparan,” tambah Rumagit.
Baca juga: Cagub Yulius Selvanus Resmikan Rumah Pemenangan di Koka Minahasa, Ini Pesannya ke Pendukung
Ia juga mengungkapkan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada tahapan administrasi, tetapi juga pada seluruh rangkaian kegiatan menjelang Pilgub 2024.
Dalam banyak kasus, Bawaslu harus mengatasi berbagai tantangan di lapangan, termasuk memastikan netralitas pihak terkait dan menjaga agar proses tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (stenly).
