Alfitra Salam, eks Anggota DKPP saat menjadi narasumber dalam giat Ngopi Pilkada 2024 yang digelar Bawaslu Kota Manado. 
Manado, Zona-akurat.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Utara, Alfitra Salam, mantan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, menyoroti kepatuhan etik para penyelenggara pemilu. Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam giat Ngopi Pilkada 2024 yang diselenggarakan Bawaslu Kota Manado bersama komunitas rumah kopi, bertempat di Coffe Rusty, Rabu (11/9/2024).
Menurutnya, kepatuhan ini sangat penting untuk menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat, serta menjaga stabilitas demokrasi.
Baca juga: Jokowi Apresiasi Hasil Imbang Timnas Indonesia Lawan Australia
“Saya mohon maaf, jika teman-teman penyelenggara tidak menjalankan tugas dengan baik, hal buruk bisa terjadi. Ini tidak hanya merusak demokrasi, tapi juga mengancam keamanan dan persatuan,” ujar Salam. Ia merujuk pada situasi di Papua, di mana ketidakpatuhan penyelenggara pemilu memicu aksi demo hingga pembakaran kantor.
Salam mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu perlu fokus menjaga integritas proses pemilihan. Termasuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan aman bagi semua pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat.
Baca juga: Raih 14 Medali, Jokowi Berikan Bonus Miliaran Rupiah Untuk Atlet Paralimpiade
Ia juga menyoroti bahwa Pilkada serentak tidak memberikan banyak manfaat langsung bagi masyarakat dan partai politik, karena kurangnya pendidikan politik yang dilakukan selama proses Pilkada. “Pilkada hanya fokus pada proses pemilihan satu hari, lalu selesai. Dampak terhadap demokrasi sebenarnya minim,” kata Salam.
Selain itu, Salam menyoroti masalah yang sering muncul dalam Pilkada, seperti permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Baca juga: Presiden Lantik Saifullah Yusuf sebagai Mensos dan Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT
“Masih ada nama-nama pemilih yang sudah meninggal di DPT, sementara mereka yang memenuhi syarat justru tidak masuk daftar,” jelasnya.
Salam pun berharap Bawaslu Manado lebih proaktif dalam menangani masalah DPT, terutama bagi warga yang belum terdaftar sebagai pemilih. “Bawaslu harus lebih sigap untuk memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi,” pungkas Salam. (ly).
