Presiden Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna, Kantor Presiden, 22 Januari 2025
Jakarta, Zona-akurat.com – Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemotongan anggaran belanja negara hingga Rp306 triliun dalam upaya menciptakan efisiensi APBN 2025. Langkah ini didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan melibatkan identifikasi serta pengurangan pengeluaran yang dianggap kurang berdampak langsung.
Pemangkasan Pos Belanja: Efisiensi dan Prioritas Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan 19 pos belanja yang menjadi target pemangkasan. Pos-pos tersebut meliputi:
- Kegiatan Seremonial
- Acara halalbihalal, seminar, kajian, hingga honor kegiatan.
- Biaya Sewa
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.
- Pengeluaran Lainnya
- Jasa konsultan, perjalanan dinas, dan pemeliharaan.
Pemotongan ini mencerminkan fokus pemerintah untuk mengalihkan anggaran pada program yang lebih produktif, seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan, kemandirian energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca juga: Prabowo Ultimatum Tidak Ada Perlakuan Khusus untuk Perusahaan ‘Nakal’
Efek Pemangkasan pada Ekonomi
Namun, kebijakan ini memunculkan pro dan kontra. Ekonom Telisa Aulia Falianty mengingatkan risiko kontraksi ekonomi bila alokasi baru kurang efektif. Pengurangan anggaran perjalanan dinas, misalnya, dapat berdampak langsung pada sektor transportasi dan perhotelan, yang selama ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
“Efek kontraktif lebih terlihat di awal, sedangkan efek ekspansif dari program baru seperti MBG membutuhkan waktu untuk terasa,” ungkap Telisa.
Di sisi lain, Esther Sri Astuti dari Indef menilai kebijakan efisiensi ini perlu diimbangi dengan alokasi anggaran pada proyek jangka panjang, seperti swasembada pangan dan energi. Esther juga menekankan pentingnya evaluasi berbasis indikator kinerja agar setiap anggaran yang dialihkan dapat tepat sasaran.
Baca juga: Prabowo: Anggaran Harus Fokus Hasil, Potong Pengeluaran Seremonial
Arahan Presiden dan Penyesuaian APBN
Dalam diktum Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi efisiensi di berbagai sektor, termasuk belanja operasional, pemeliharaan, serta pengadaan alat dan infrastruktur. Namun, belanja pegawai dan bantuan sosial tetap dipertahankan.
Langkah besar ini menunjukkan tekad pemerintah untuk mengelola anggaran secara bijak. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada realisasi program prioritas yang menjanjikan dampak signifikan bagi perekonomian. (ly).
