Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan keterangannya usai bertemu Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 12 Maret 2025.
Jakarta, Zona-akurat.com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengenai kondisi ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga produksi pertanian tetap surplus di tengah tantangan global yang memengaruhi pasokan pangan di berbagai negara.
Sudaryono melaporkan bahwa hingga April 2025, produksi beras nasional dipastikan mengalami surplus sebesar 2,8 hingga 3 juta ton, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga tren positif ini, terutama saat sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang tengah mengalami krisis beras.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Dari Hulu ke Hilir
Pemerintah menargetkan agar Indonesia mampu menjaga surplus beras tahunan di kisaran 5-6 juta ton guna mengurangi ketergantungan pada impor. Untuk mencapai hal tersebut, percepatan dalam siklus pertanian menjadi faktor kunci.
“Begitu panen harus segera diolah kembali. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama antara panen dan penanaman kembali,” ujar Sudaryono.
Selain itu, peran Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi fokus dalam distribusi hasil pertanian dan penyediaan kebutuhan petani, seperti pupuk dan pestisida dengan harga terjangkau.
Baca juga: Hujan Deras, Gubernur YSK Temukan Sampah Menumpuk dan Kantor Bocor Saat Sidak
Terkait harga beras yang masih tinggi di kawasan ASEAN, pemerintah akan mengoptimalkan operasi pasar dan memangkas rantai distribusi agar harga tetap stabil tanpa merugikan petani.
“Kita ingin memotong rantai distribusi yang terlalu panjang agar harga di tingkat konsumen dan produsen tetap seimbang,” jelas Sudaryono. Pemerintah juga akan menggerakkan Bulog dan bekerja sama dengan kantor pos untuk mempercepat penyaluran beras ke masyarakat.
Selain menstabilkan harga bahan pokok, pemerintah juga berkomitmen menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi, seperti kasus spekulasi minyak goreng yang merugikan masyarakat. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam praktik curang telah dilaporkan ke pihak berwenang. (ly).
