Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dengan pembahasan terkait sekolah rakyat pada Senin, 10 Maret 2025 di Istana Merdeka Jakarta.
Jakarta, Zona-akurat.com – Pemerintah terus memfinalisasi rencana peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas kesiapan lokasi, kurikulum, hingga sarana-prasarana sekolah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa saat ini sudah ada 53 lokasi yang siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Dari Hulu ke Hilir
“Jumlah ini masih akan bertambah karena dalam beberapa hari ke depan kami akan berkoordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota,” ungkapnya.
Presiden Prabowo meminta agar cakupan program ini diperluas ke sebanyak mungkin daerah agar lebih banyak masyarakat yang mendapat manfaat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penerimaan siswa akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini diprioritaskan untuk kelompok Desil 1 dan Desil 2, yaitu masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.
Baca juga: Krisis Pangan Global, Indonesia Malah Surplus 3 Juta Ton Beras Hingga April
“Dari 53 lokasi yang dipilih, sebagian besar berada di daerah yang memiliki kebutuhan pendidikan tinggi dan tingkat kesejahteraan rendah,” jelas Amalia.
Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga menyediakan fasilitas asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, serta sarana olahraga. Gus Ipul memastikan bahwa sekolah yang telah dipilih memiliki infrastruktur yang memadai.
Selain di Pulau Jawa, Sekolah Rakyat juga akan hadir di NTT, Kalimantan, dan Papua. Bahkan, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung program ini. (ly).
