Jokowi Soroti Tantangan Pengelolaan Keuangan Negara di Tengah Predikat WTP

Presiden RI Joko Widodo Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin 8 Juli 2024 (Foto: Humas Setkab/Oji).

Jakarta, Zona-akurat.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga memberikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

“Sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN dengan baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).

Presiden menekankan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD dengan baik.

Dalam sambutannya, Presiden juga menyoroti tantangan global yang penuh gejolak, baik geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata. Tahun ini, imbuhnya, pertumbuhan ekonomi global melambat dan terjadi krisis ekonomi di beberapa kawasan. Meski demikian, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11 persen di kuartal tahun ini dan inflasi yang terjaga. Menurutnya, itu semua adalah modal dasar dalam membangun negara ini.

Baca juga: Restu AHY: Demokrat Resmi Usung Elly Lasut dan Michaela Paruntu untuk Pilgub Sulut

Presiden menekankan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien. Apalagi, saat ini Indonesia sedang berada pada era transisi pemerintahan. Presiden berharap dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa pada peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 agar berjalan baik.

“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan fleksibel serta selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini, dan saya yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” terang Jokowi. 

Di akhir sambutannya, Presiden RI meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD.

Hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (setkab/ly). 

Related posts