Manado, Zona-akurat.com – Budaya dan kebiasaan money politic di Sulawesi Utara masih menjadi isu yang memprihatinkan. Praktik ini marak terjadi pada berbagai tingkatan pemilihan umum, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan anggota legislatif.
Bocoran analisa Badan Intelijen Daerah Sulawesi Utara menyebutkan bahwa money politics di Sulawesi Utara pada pilkada mendatang itu masih ada.
“Kami bisa pastikan politik uang di Sulut masih ada di Pilkada mendatang,” ujar Kepala Badan Intelijen Daerah (KABINDA) Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan, saat menghadiri giat KPU Sulut di Luwansa Hotel, pekan lalu.
Baca juga: Steffen Linu ‘Curhat’ Perjuangkan Hak Pilih Pengungsi Erupsi Gunung Ruang ada Tantangan Tersendiri
Penegasan Marojahan itu langsung direspon Anggota Bawaslu Sulut Donny Rumagit, yang menyebutkan pihaknya saat ini sedang masif melakukan pengawasan terhadap money politics.
“Bawaslu saat ini sedang masif melakukan pengawasan terhadap bentuk potensi pelanggaran dalam tahapan Pilkada, termasuk money politics,” beber Rumagit.
Lanjut dikatakan, pencegahan money politic adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk mencegah praktik ini agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan bersih dan adil.
Baca juga: Badan Intelijen Beri 6 Poin Rekomendasi ke KPU Sulut
Penegasan Bawaslu tersebut kemudian memperkuat skema pengawasan terhadap berbagai dugaan pelanggaran di Pilkada termasuk Money Politic menjadi lebih jelas.
Perlu diketahui, dampak dari money politic diantaranya; Merusak demokrasi dan menghambat pemilu yang bersih dan adil, Melemahkan kepercayaan publik terhadap proses politik, Memperkuat politik dinasti dan oligarki, serta Memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Jejak Kasus money politic di Sulawesi Utara
1. Pada Pemilu 2024, beberapa calon anggota legislatif di Sulawesi Utara terjerat kasus money politic. Mereka memberikan uang kepada pemilih untuk mendapatkan suara.
2. Pada Pilkada 2020, beberapa kepala daerah di Sulawesi Utara juga terjerat kasus money politic. Mereka memberikan uang kepada tim sukses dan tokoh masyarakat untuk memenangkan pilkada. (Stenly).
