Jakarta, Zona-akurat.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, secara tegas menyebut tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi di instansi pemerintahan sebagai tindakan yang kampungan. Luhut menekankan pentingnya pencegahan korupsi melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Luhut, pemerintah telah mengembangkan sistem terintegrasi antarkementerian dan lembaga untuk memastikan setiap transaksi menjadi transparan dan terdeteksi. Contohnya, e-katalog dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), yang kini mencakup nikel dan timah, selain batu bara.
“OTT itu kampungan. Kita harus membuat sistem yang baik dan bekerja sama tanpa saling menyalahkan. Puncaknya adalah gov tech yang sedang berproses,” ujar Luhut saat acara peluncuran perluasan sistem Simbara di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, 22 Juli 2024.
Baca juga: Jokowi Terima Penghargaan Sipil Tertinggi di Abu Dhabi
Luhut yakin dengan penerapan sistem ini, Indonesia akan menjadi lebih tertib dan mencegah ekspor ilegal. Ia juga menegaskan peran penting KPK dalam mengawasi anomali harga dan mencegah korupsi secara sistematis.
Pada acara yang sama, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyambut baik perluasan penggunaan Simbara untuk komoditas timah dan nikel. Ghufron menekankan bahwa keberadaan sistem ini akan mengurangi ketidakpastian dan ketidakjelasan yang menjadi celah bagi korupsi.
“Sebelum ada Simbara, perbedaan perspektif antar kementerian dan lembaga menyebabkan celah korupsi. Dengan Simbara, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan bermartabat,” kata Ghufron.
Baca juga: Skandal Abdul Gani, Eks Gubernur Malut yang Bayar Perempuan 3 Miliar
Ghufron mendukung pandangan Luhut bahwa OTT adalah cara kampungan dalam memberantas korupsi. Menurutnya, dengan sistem yang modern dan terintegrasi seperti Simbara, korupsi bisa diberantas secara lebih efektif.
Hari ini, pemerintah resmi memperluas ekosistem Simbara, menambahkan komoditas nikel dan timah ke dalam sistem yang sebelumnya hanya mencakup batu bara. Perluasan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertambangan, serta mencegah korupsi di berbagai lini.
Dengan sistem yang terintegrasi dan teknologi yang canggih, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas korupsi, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih hebat dan tertib di masa depan. (*/ly).
