Manado, Zona-akurat.com – Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), calon Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus (YSK), dan pasangannya calon Wakil Gubernur, Viktor Mailangkay, telah menyatakan komitmen mereka untuk mewujudkan Good and Clean Governance.
Paslon nomor urut 1 ini menegaskan visi mereka dalam Debat Publik Ketiga yang diselenggarakan oleh KPU Sulawesi Utara di Novotel, Selasa (12/11/2024).
YSK menekankan bahwa Sulawesi Utara memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hasil bumi hingga pariwisata yang berpotensi besar. Namun, dia menyoroti bahwa potensi ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal karena terhambat oleh praktik KKN di berbagai lini pemerintahan.
Baca juga: Debat Publik Ketiga: 3 Paslon Siap Buktikan Siapa Paling Siap Memimpin, Berikut Visi dan Misi
“Tantangan utama pemerintahan ke depan adalah bagaimana memastikan tata kelola yang bersih dan transparan, sehingga seluruh sumber daya ini dapat dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat Sulawesi Utara,” ujar YSk.
Lanjut ditegaskannya, YSK-Victor ingin membangun pemerintahan yang bebas dari KKN, di mana setiap keputusan didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.
YSK menyebutkan, jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, mereka akan menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam birokrasi.
“Langkah ini diharapkan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan membuka peluang investasi yang lebih besar,” Jelas YSK.
Baca juga: Tandatangani PP 47, Prabowo Hapus Piutang Macet UMKM di Sektor Pangan
Viktor Mailangkay juga menambahkan bahwa pemerintahan yang bersih akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
“Pentingnya membangun birokrasi yang efisien dan responsif, dengan mendorong pelaporan dan penanganan kasus KKN secara cepat dan tegas,” tutur Victor.
YSK-Victor berjanji untuk membuat sistem pengawasan internal yang kuat, serta melibatkan lembaga-lembaga independen guna mengawasi jalannya pemerintahan. (ly).
