Talaud, Zona-akurat.com — Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok Peduli Demokrasi Talaud (PDT) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Kepulauan Talaud, Jumat (9/5), menuntut pemerintah segera melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2024 dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2025.
Massa aksi diterima oleh Asisten I Sekretariat Daerah Talaud, Daud Malensang, mewakili Penjabat Bupati Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil yang tengah menjalankan tugas luar daerah bersama Sekretaris Daerah dan jajaran lainnya.
Dalam orasinya, koordinator aksi Juotje Adam, menyampaikan bahwa masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pusat menghormati hasil pemilihan kepala daerah sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Adam menegaskan bahwa penetapan pemenang Pilkada oleh KPU Talaud dan hasil PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus menjadi dasar pelantikan.
Aspirasi massa dirangkum dalam pernyataan sikap “Tritura Perbatasan” yang memuat tiga tuntutan utama:
1. Menjunjung tinggi hasil Pilkada 27 November 2024 dan PSU 9 April 2025 sesuai keputusan KPU Talaud No. 1259/2024 dan No. 24/2025.
2. Meminta negara menjamin kedaulatan suara rakyat di perbatasan dan menyerukan MK segera menetapkan Welly Titah dan Anisya Gretsya Bambungan sebagai pemenang Pilkada Talaud.
3. Mengajak Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, serta Gubernur Sulut YSK-YVM untuk mempercepat pelantikan kepala daerah definitif demi kemajuan Talaud.
Baca juga: Peringati Hardiknas, Pj. Bupati Talaud Sorot Tantangan Pendidikan dan Pungli di Sekolah
Menanggapi aspirasi tersebut, Asisten I Daud Malensang menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap menjunjung prinsip hukum dan menunggu keputusan final dari Mahkamah Konstitusi.
Malensang mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi, sembari memastikan bahwa aspirasi ini akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, massa bergerak ke Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan disambut langsung oleh Ketua DPRD, Engelbertus Tatibi.
Dalam dialog, massa menyampaikan harapan agar DPRD sebagai representasi rakyat turut mengawal proses pelantikan pemimpin hasil suara terbanyak.
Ketua DPRD meminta masyarakat bersabar, menghormati proses hukum yang tengah berjalan, dan menjaga persatuan serta kedamaian di tengah masyarakat. Aksi kemudian dibubarkan secara tertib oleh aparat Polres Kepulauan Talaud. (andre).
