Koordinator Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sulut Steffen Linu didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut Aldrin Christian.
Manado, Zona-akurat.com – Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh melalui Koordinator Pencegahan, Parmas dan Humas, Bawaslu Sulut Steffen S. Linu membeberkan dalam memperjuangkan hak pilih masyarakat yang masuk daftar pengungsi erupsi gunung Ruang ada tantangannya tersendiri.
Melalui catatan Bawaslu Sulawesi Utara, Steffen Linu yang dikenal vokal dalam berbicara, menyampaikan erupsi gunung Ruang menambah tantangan bagi KPU dan Bawaslu dalam menyusun daftar pemilih yang akurat serta memastikan partisipasi warga dalam Pilkada tetap tinggi meskipun ada kondisi darurat.
“Jelas erupsi ini membawa tantangan tersendiri dalam memperjuangkan hak berdemokrasi warga masyarakat terutama mereka yang terdampak dan berada di lokasi pengungsian. KPU dan Bawaslu pun harus punya langkah-langkah strategis untuk menyusun daftar pemilih, tapi harus mengacu pada aturan dan ketentuan,” beber Linu.
Lanjut dijelaskan, langkah-langkah untuk menyusun daftar pemilih di lokasi bencana itu diatur dalam beberapa regulasi, terutama undang-undang Pilkada dan Peraturan KPU, termasuk pasal 58 UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang daftar pemilih tetap (DPT) dan pemilih yang berhak memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tertentu.
Ada pula lanjut Linu, pada pasal 67 dan 68 UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan pemilih di lokasi bencana dan pengungsi harus tetap didata dan dimasukkan dalam DPT sesuai dengan tempat tinggal sementara mereka di pengungsian.
“Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 juga mengatur tentang pendataan pemilih di lokasi bencana, memastikan pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan darurat,” sebut Linu.
Rekomendasi untuk Pemutakhiran Data Pemilih
-
Pendataan ulang dan verifikasi di tempat pengungsian.
-
Koordinasi dengan pemerintah daerah dan BNPB untuk data akurat.
-
Penyediaan TPS di lokasi pengungsian.
-
Sosialisasi kepada pemilih tentang prosedur pemungutan suara di pengungsian.
Implementasi langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan semua warga berhak untuk dapat menggunakan hak pilih mereka, meskipun berada dalam situasi darurat akibat bencana alam. (ly).
