Jakarta, Zona-akurat.com – Kementerian Investasi/BKPM membuka data terkini terkait investasi yang belum terselesaikan menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa 20% dari total investasi yang bernilai Rp 708 triliun atau sekitar Rp 141,6 triliun masih mangkrak.
“Sebanyak 80% dari Rp 700-an triliun itu sudah bisa diselesaikan,” ujar Yuliot dalam pernyataannya di Jakarta pada Senin (29/7/2024).
Menurut Yuliot, penyebab utama investasi mangkrak adalah masalah internal perusahaan serta kondisi bisnis yang tidak mendukung. Pemerintah ke depan akan berfokus pada upaya memfasilitasi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.
Baca juga: 8 Negara Bebas Pajak Penghasilan untuk Warganya
“Sebagian besar dari 20% yang tersisa disebabkan oleh masalah internal perusahaan dan kondisi bisnis yang tidak memungkinkan,” tambah Yuliot.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, beberapa kali menyoroti masalah investasi mangkrak. Bahlil menyatakan bahwa ketika ia mulai menjabat pada Oktober 2019, ia mewarisi investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun. Dalam kurun waktu tiga tahun, Rp 558 triliun dari investasi tersebut berhasil dieksekusi, atau sekitar 78,9%.
“Ketika saya masuk BKPM pada Oktober 2019, saya diwariskan investasi mangkrak senilai Rp 708 triliun. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, kami berhasil mengeksekusi Rp 558 triliun,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa sisa investasi yang belum terealisasi sebagian besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan keputusan beberapa perusahaan untuk mundur, seperti Lotte Chemical di Cilegon yang sempat mangkrak namun kini telah mencapai 80%.
Baca juga: 3 Temuan Besar Bawaslu RI Saat Awasi Coklit, Sulawesi Utara Disebut
“Contohnya, Lotte Chemical di Cilegon yang sempat mangkrak selama 4-5 tahun, sekarang sudah mencapai 80%. Memang tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan ilmu akademis. Pengalaman lapangan juga sangat penting,”kata Bahlil.
Dengan adanya upaya dari Kementerian Investasi dan BKPM, diharapkan investasi yang masih mangkrak dapat segera terselesaikan, memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. (ly).
