Jakarta, Zona-akurat.com — Polemik keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi sorotan nasional. Setelah ratusan siswa dilarikan ke fasilitas kesehatan di berbagai daerah, kini perhatian publik beralih ke dua hal penting: siapa yang menanggung biaya pengobatan dan mengapa data korban berbeda jauh antara lembaga pemerintah dan lembaga riset independen.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa BPJS akan menanggung biaya perawatan korban keracunan MBG selama kasus tersebut tidak ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Selama tidak dideklarasikan sebagai KLB, pembiayaan ditanggung BPJS. Namun bila KLB lokal, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas Ghufron di Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2025).
Ghufron juga mengingatkan bahwa manfaat ini hanya berlaku bagi peserta aktif BPJS Kesehatan. “BPJS hanya menjamin peserta yang terdaftar. Kalau bukan peserta, tentu tidak bisa dijamin,” ujarnya.
Namun di sisi lain, data yang beredar justru menimbulkan tanda tanya besar.
Dari hasil pengumpulan data oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat perbedaan mencolok jumlah korban di sejumlah provinsi.
Baca Juga: Pemerintah Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja di Sektor Pertanian
Misalnya, di Jawa Barat, CISDI mencatat 2.945 korban, sedangkan BGN hanya 989 orang.
Di DI Yogyakarta, CISDI merekam 905 kasus, sementara data BGN menunjukkan 698. Bahkan, di Banten, CISDI mencatat 28 korban, sementara BGN melaporkan angka yang melonjak hingga 486 kasus.
Ketimpangan data ini juga terlihat di beberapa daerah lain seperti Jawa Timur (252 versi CISDI, hanya 22 versi BGN) dan Sulawesi Tenggara (46 versi CISDI, 7 versi BGN).
Data BGN per 22 September 2025, dan CISDI per 25 September 2025, menunjukkan bahwa verifikasi lapangan dan pelaporan lintas instansi masih belum sinkron.
Sementara itu, tren waktu juga memperlihatkan lonjakan tajam kasus keracunan sepanjang tahun 2025.
Menurut data CISDI, jumlah korban naik signifikan dari 99 kasus di Januari menjadi 2.711 kasus pada September. Lonjakan paling mencolok terjadi pada April (1.226 kasus) dan Agustus–September, masing-masing mencapai 1.285 dan 2.711 kasus.
Kementerian Kesehatan menyebut data yang dikumpulkan melalui jaringan puskesmas telah diserahkan kepada BGN untuk diverifikasi sebelum diumumkan ke publik.
“Datanya sudah kami share ke BGN. Nanti yang merilis resmi adalah BGN,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (*ly).
