IlustrasiJakarta, Zona-akurat.com – Di balik gemerlap pembangunan dan deretan laporan realisasi anggaran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemukan satu pola lama yang tak kunjung hilang: pemborosan uang rakyat di tingkat daerah.
Berbicara dalam peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) di kantor Bappenas, Tito menegaskan bahwa anggaran publik masih terlalu banyak tersedot untuk kegiatan birokrasi yang tidak produktif. Ia menyebut praktik seperti rapat berulang, perjalanan dinas berlebihan, hingga penggelembungan biaya perawatan sebagai contoh klasik kebocoran fiskal.
“Efisiensi belanja wajib dilakukan, bukan malah disengaja jadi pemborosan. Banyak sekali pemborosan-pemborosan terjadi,” ujar Tito dengan nada tegas.
Menurut Tito, pos belanja pegawai memang harus dipenuhi, namun anggaran operasional sering menjadi celah inefisiensi. Ia menggambarkan fenomena ironis: rapat yang seharusnya cukup dua kali dibuat sepuluh kali, perjalanan dinas yang mestinya empat kali diperbanyak menjadi dua puluh.
Baca Juga: 27 Pati Polri Naik Pangkat, Empat Resmi Sandang Bintang Tiga
Lebih jauh, Tito mengungkap modus halus lain yang sering tak disadari publik — inflasi biaya perawatan dan pemeliharaan tanpa dasar kebutuhan riil. “Angka dinaikkan begitu saja, seolah wajar. Di situlah pemborosan terjadi,” tambahnya.
Kementerian Dalam Negeri kini menjadikan efisiensi sebagai arah utama pembinaan ke daerah, sejalan dengan semangat Master Plan Produktivitas Nasional yang digagas Bappenas untuk mengarahkan Indonesia keluar dari middle income trap.
“Ada efisiensi yang bisa disembunyikan juga. Itu yang terus kami ingatkan kepada pemerintah daerah,” pungkas Tito. (*/ly).
