Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi
NASIONAL, Zona-akurat.com – Menkominfo Budi Arie Setiadi akan segera menandatangani keputusan baru setelah serangan ransomware meretas server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Aturan ini akan mewajibkan seluruh lembaga dan kementerian untuk melakukan backup data secara rutin.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Budi menegaskan, “Solusi konkret yang akan kami lakukan adalah segera menandatangani keputusan menteri tentang penyelenggaraan PDN, yang salah satunya mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki backup data.”
Ia menyebut bahwa keputusan menteri ini akan diteken paling lambat Senin (1/7) mendatang. “Jadi sifatnya mandatori, bukan opsional seperti sebelumnya. Paling lambat Senin Kepmen akan saya tandatangani,” ujarnya.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa serangan ransomware di negara lain dapat diatasi lebih cepat karena adanya backup data. Hinsa menyesalkan bahwa kesalahan terjadi pada tata kelola sistem backup data di Indonesia. “Kalau kita ini kan tidak ada backup-nya, itu yang fatal. Data yang ada di Batam tidak persis sama seperti yang ada di Surabaya,” jelas Hinsa.
Baca juga: Luhut Pastikan Tak Ada Lagi Izin Event Mendadak H-1
Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya penanganan ransomware dan tidak adanya backup data di PDNS. “Ini semua ini yang kecewakan, Pak. Pembangunan ini bukan sehari-dua hari, sudah planning-nya bertahun-tahun. Kenapa penanganannya sangat lamban?” tanyanya.
Hinsa mengakui adanya kekurangan dalam tata kelola di BSSN dan telah melaporkan masalah ini. “Betul, Pak. Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengkritik tajam ketidaksiapan backup data dan menyebutnya sebagai kebodohan. “Kalau nggak ada backup bukan (kesalahan) tata kelola sih, Pak. Itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih, Pak,” tegas Meutya.
Dengan aturan baru ini, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi serangan siber dan memastikan data penting selalu terlindungi. (*/ly).
