Kepala Badan Intelijen Daerah (KABINDA) Sulawesi Utara, Brigjen TNI Raymond Marojahan saat menyampaikan materi. 
Manado, Zona-akurat.com – Kepala Badan Intelijen Daerah (KABINDA) Sulawesi Utara, Brigjen TNI Raymond Marojahan, memberikan enam rekomendasi penting kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara terkait tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Rekomendasi ini dianggap krusial untuk meminimalisir potensi masalah di masa mendatang diantaranya;
1. Perencanaan Matang dan Rinci
Marojahan menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan rinci oleh penyelenggara Pilkada. Ini mencakup estimasi kebutuhan logistik, rencana distribusi, serta identifikasi potensi risiko selama tahap persiapan, pengadaan, dan pengelolaan logistik Pilkada 2024.
2. Netralitas Penyelenggara Pilkada
Menurut Marojahan, penyelenggara Pilkada—termasuk KPU, Bawaslu, Gakkumdu, dan TNI/Polri—harus menjaga netralitas dan tidak memihak kepada pasangan calon manapun. Mereka harus memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan amanat konstitusi.
3. Penentuan Lokasi TPS yang Netral
Marojahan menekankan bahwa penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus netral. TPS tidak boleh ditempatkan di kediaman pendukung atau simpatisan pasangan calon Pilkada 2024, untuk menghindari potensi kecurangan.
4. Antisipasi Cuaca dan Bencana Alam
Penyelenggara Pilkada diharapkan aktif mengecek perkiraan cuaca, terutama saat pelaksanaan pemungutan suara. Mereka harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam di lokasi TPS.
5. Sosialisasi Rencana Distribusi Logistik
Penyelenggara Pilkada perlu mensosialisasikan rencana distribusi logistik kepada masyarakat, khususnya terkait pemindahan kotak suara setelah pencoblosan dan penentuan lokasi yang netral. Hal ini penting untuk menghindari intervensi dari kelompok masyarakat tertentu.
6. Waspadai Intervensi dan Money Politics
Pada saat pelaksanaan atau pasca pencoblosan surat suara, Marojahan mengingatkan untuk mewaspadai intervensi dari tim sukses pasangan calon dalam penghitungan suara, termasuk upaya penggelembungan suara. Selain itu, juga perlu diwaspadai adanya oknum petugas TPS yang mencoba membawa kotak suara keluar dari lokasi TPS dengan tujuan tertentu, serta praktik money politics.
Baca juga: KPU Sulut Rangkul Stakeholder Bikin Penyuluhan Produk Hukum Pilkada Serentak
Dengan menindaklanjuti enam rekomendasi yang sampaikan oleh Brigjen TNI Raymond Marojahan, KPU Sulawesi Utara diharapkan dapat menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 dengan lebih aman, transparan, dan adil. Termasuk, netralitas penyelenggara, perencanaan yang matang, serta antisipasi terhadap potensi risiko adalah kunci untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. (ly).
