Akademisi Universitas Sam Ratulangi, Gustaf Undap, saat menjadi pemateri dalam giat sosialisasi penanganan sengketa Pemilu oleh Bawaslu Manado, Jumat (6/9/24).
Manado, Zona-akurat.com – Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Gustaf Undap, mengusulkan langkah penting untuk memperkuat netralitas dalam proses pemilihan umum di Indonesia, lebih khusus di Kota Manado.
Dalam pelatihan yang digelar oleh Bawaslu Kota Manado pada Jumat, 6 September 2024, di Swiss-Bellhotel Manado, Undap menekankan perlunya perluasan sosialisasi mengenai netralitas, khususnya yang melibatkan TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut Undap, netralitas TNI/Polri harus mendapat perhatian yang sama dengan ASN, mengingat peran krusial mereka dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa netralitas di kalangan TNI/Polri tidak hanya ditegakkan dalam lingkup kerja formal, tetapi juga menyentuh kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan tempat tinggal seperti asrama.
Mengapa Netralitas TNI/Polri Penting?
TNI dan Polri sebagai aparat negara memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi. Keterlibatan mereka dalam urusan politik bisa mengganggu stabilitas dan mempengaruhi keadilan proses pemilu. Oleh karena itu, netralitas mereka merupakan landasan penting bagi keberhasilan pemilu yang jujur dan adil. Dengan melibatkan TNI/Polri dalam sosialisasi netralitas hingga ke asrama-asrama tempat mereka tinggal, diharapkan penegakan netralitas tidak hanya sebatas aturan di tempat kerja, tetapi juga menyentuh budaya dan kehidupan sosial.
Peran Bawaslu dalam Sosialisasi Netralitas
Bawaslu Kota Manado, sebagai pengawas pemilu, memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk ASN, TNI, dan Polri, tetap netral selama proses pemilu. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini banyak difokuskan pada ASN. Namun, Undap mendorong agar Bawaslu memperluas cakupan sosialisasi tersebut hingga ke lingkungan TNI dan Polri.
“Perlunya kegiatan sosialisasi terkait netralitas hingga ke tingkat asrama tempat tinggal TNI/Polri. Jangan hanya soal netralitas ASN, karena kita tahu bagaimana solidnya kesatuan TNI/Polri. Ini bukan hal yang bisa diremehkan,” tegas Undap.
Baca juga: Bawaslu Sulut Ungkap Potensi Data Ganda di 13 Kabupaten/Kota Jelang Penetapan DPT Pilkada
Membangun Kesadaran Kolektif
Dengan sosialisasi yang mencakup seluruh elemen negara, baik ASN maupun aparat keamanan, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga netralitas dalam pemilu. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi.
Undap menyatakan bahwa sosialisasi hingga ke asrama-asrama TNI/Polri bisa menjadi strategi efektif untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya netralitas. Ini juga bisa menjadi ruang dialog antara masyarakat dan aparat keamanan, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik tentang peran netralitas dalam menjaga keadilan pemilu.
Baca juga: Pengumuman !! BKN Rilis Jadwal Baru Pendaftaran CPNS 2024
Langkah Bawaslu Selanjutnya
Bawaslu diharapkan dapat menindaklanjuti saran ini dengan merancang program-program sosialisasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan TNI dan Polri. Program ini perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok, sehingga informasi tentang pentingnya netralitas dapat tersampaikan dengan efektif dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan ini, Undap berharap pemilu di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, bisa berjalan dengan lebih baik, adil, dan bebas dari intervensi politik yang melibatkan ASN, TNI, maupun Polri. (stenly).
