Manado, Zona-akurat.com – Progres pemutahiran data pemilih yang sedang dikerjakan jajaran KPU Sulut hingga KPU Kabupaten/Kota, yang langsung diawasi langsung oleh Bawaslu dapat sanjungan dari Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah.
Tio, sapaan akrabnya, mengatakan tahapan yang sedang dijalankan jajaran KPU perlu diberikan apresiasi, terutama mengenai angka persentase coklit yang capai 99 persen. Begitupun dengan sinergitas yang ditunjukkan Bawaslu Sulut dan Bawaslu Kabupaten/kota.
“Semoga sinergitas KPU dan Bawaslu terkait pemutahiran data pemilih bisa terus terjalin hingga pelaksanaan Pilkada nanti,” ujar Tio dalam giat media gathering yang digelar KPU Sulut, Rabu (10/7/24), bertempat di rumah kopi K8.
Sementara, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan mengungkapkan bahwa petugas Pantarlih dalam melakukan tanggungjawab di lapangan banyak ditemui bermacam kendala. Diantaranya calon pemilih tidak berada di rumah, ke kebun, dan lain sebagainya.
“Petugas diarahkan untuk selalu datang langsung dan bertemu dengan calon pemilih. Jika saat datang dan warga tidak berada ditempat, maka petugas bisa datang lagi untuk mendata dan memastikan,” beber Kenly.
Senada, Lanny Ointu, Anggota KPU Sulut menyampaikan pihaknya pasti akan memperhatikan daftar pemilih yang berada di batas-batas wilayah kabupaten/kota.
“Calon pemilih yang masuk di wilayah perbatasan antar kabupaten/kota akan diperhatikan, supaya tidak ada data ganda. Namun jika terdapat data ganda makan akan dilakukan verifikasi,” terang Lanny.
Tidak mau jajaran KPU dan Bawaslu merasa jumawa, akademisi sekaligus Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi Dr. Ferry Liando langsung mengingatkan agar jangan sampai tahapan pemutahiran data pemilih yang berujung pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), berpeluang menimbulkan sengketa pemilu.
“Daftar pemilih dalam agenda pemilu kedudukannya sangat krusial. Daftar pemilih berkaitan dengan hak politik warga. Sebab itu, pemilu disebut sarana kedaulatan rakyat. Kalau ada yang tidak tercatat, bisa berpotensi membawa masalah,” terang Liando.
Tambahnya, legitimasi pilkada itu sendiri terikat erat dengan keabsahan data pemilih. Semakin tinggi partisipasi pemilih, legitimasi pilkada semakin kuat.
“Oleh sebab itu, daftar pemilih harus valid, jangan sampai dipolitisasi. Soalnya sering terjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap jadi alat bukti dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi,” saran Liando mengingatkan. (ly).
