Tampak tempat penimbunan solar milik Mami si Ratu Solar di Warembungan saat menyedot solar dari mobil ke tempat penampungan. 
Minahasa, Zona-akurat.com – Kasus mafia BBM jenis solar di Sulawesi Utara, terlebih khusus di wilayah Warembungan, semakin memanas dengan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Aktivitas ilegal yang dikuasai oleh NR alias “Mami”, sang “Ratu Solar”, tetap berjalan lancar meskipun telah menjadi sorotan media.
Dugaan kuat muncul bahwa aksi mereka dilindungi oleh oknum kepolisian, menciptakan situasi yang mengkhawatirkan dan memicu pertanyaan besar tentang penegakan hukum.
Para wartawan yang mencoba melaporkan aktivitas ilegal penimbunan solar subsidi di depan SPBU Warembungan tidak hanya dihadang oleh preman, tetapi juga mendapatkan ancaman. Beberapa preman yang bekerja untuk Mami secara terang-terangan mengakui bahwa mereka memiliki “setoran” kepada pihak kepolisian, sehingga mereka merasa kebal terhadap tindakan hukum.
Mami sendiri dengan percaya diri menyatakan bahwa koordinasi dengan pihak kepolisian sudah dilakukan, memastikan bisnis ilegalnya aman dari intervensi hukum.
Om Buds, salah satu preman yang juga bekerja untuk Mami, menegaskan bahwa banyak nomor polisi, baik dari polsek hingga Polda, ada di dalam ponselnya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa polisi sering datang ke SPBU Warembungan untuk meminta BBM gratis bagi kendaraan pribadi mereka. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada keterlibatan oknum aparat dalam melindungi mafia solar ini.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
Langkah Hukum yang Mendesak
Situasi ini menuntut langkah tegas dari pihak penegak hukum, terutama dari lembaga kepolisian dan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika dugaan keterlibatan oknum polisi dalam melindungi mafia BBM benar adanya, maka ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hukum yang harus segera ditindaklanjuti.
-
Investigasi Internal oleh Kepolisian
Polda Sulawesi Utara dan Polri secara keseluruhan harus melakukan investigasi mendalam terhadap para oknum yang diduga terlibat. Unit Propam Polri perlu dilibatkan untuk menelusuri dugaan suap, perlindungan, atau setoran yang diduga diterima oleh para oknum dari mafia BBM. Jika ditemukan bukti keterlibatan, tindakan tegas berupa sanksi disiplin dan hukuman pidana harus dijatuhkan. -
Penyelidikan oleh KPK
Mengingat dugaan adanya korupsi berupa setoran dari mafia BBM kepada aparat, KPK bisa mengambil peran dalam menyelidiki kasus ini. Keterlibatan mafia dalam merusak tatanan hukum dengan melibatkan aparat harus menjadi fokus utama. KPK bisa bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan penyelidikan berjalan transparan. -
Langkah Hukum terhadap Mafia BBM
Mami dan jaringannya harus segera ditangkap dan diproses hukum. Aktivitas penimbunan solar subsidi adalah kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat luas. Pengusutan mafia BBM ini juga penting untuk menghentikan jaringan yang mungkin sudah beroperasi di wilayah lain, dengan mengungkap sumber pendanaan, keterlibatan pelaku lain, serta modus operandinya. -
Perlindungan Bagi Pelapor dan Jurnalis
Mengingat adanya ancaman terhadap wartawan yang berupaya melaporkan kasus ini, perlu ada jaminan keamanan bagi mereka yang berani mengungkap kebenaran. Perlindungan terhadap jurnalis dan pelapor juga harus dipastikan oleh lembaga penegak hukum untuk mendorong lebih banyak pengungkapan kasus serupa di kemudian hari.
Baca juga: Kabinet Prabowo Rasa Jokowi, Berikut Daftar Lengkap Calon Menteri
Masa Depan Penegakan Hukum
Kasus mafia solar ini menjadi ujian serius bagi integritas penegakan hukum. Jika terbukti bahwa ada oknum aparat yang terlibat dalam melindungi kegiatan ilegal ini, publik akan semakin kehilangan kepercayaan pada institusi hukum. Oleh karena itu, langkah tegas, cepat, dan transparan harus diambil untuk memutus rantai mafia BBM yang selama ini beroperasi di bawah perlindungan oknum-oknum korup. (*/ly).
