Ketua Bidang Dana dan Usaha KIPRA Sulut, Daisy WenurManado, Zona-akurat.com — Isu liar soal “staf khusus gaji buta” yang menyerang pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) kembali ramai di media sosial. Sejumlah akun anonim menuding staf khusus Gubernur tidak bekerja dan hanya menikmati fasilitas tanpa kontribusi nyata.
Namun tudingan itu dibantah keras oleh Ketua Bidang Dana dan Usaha KIPRA Sulut, Daisy Wenur, yang menilai isu tersebut hanyalah gorengan politik murahan yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan citra Gubernur dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Menurut Daisy, tuduhan tersebut adalah bagian dari serangan opini terorganisir di dunia maya yang bertujuan merusak kepercayaan publik terhadap kepemimpinan YSK–Victor.
“Itu murni serangan politik. Faktanya, para staf khusus justru berperan aktif membantu jalannya pemerintahan di berbagai sektor,” tegas Daisy, Rabu (15/10/2025).
Stafsus Bekerja Nyata, Bukan Pajangan Politik
Daisy menjelaskan bahwa 36 staf khusus Gubernur Sulut memiliki bidang kerja yang terukur dan fungsional. Mereka bukan simbol politik, melainkan tenaga profesional yang terlibat langsung dalam proses analisis, perumusan kebijakan, hingga komunikasi publik.
“Banyak dari mereka yang menjadi sumber analisis dan masukan strategis bagi kebijakan daerah. Jadi tudingan ‘gaji buta’ itu sama sekali tidak benar,” ujar Daisy.
Baca Juga: Buzzer Politik Berusaha Keras Retas Kepercayaan Publik pada Gubernur YSK
Ia juga menilai bahwa keberadaan staf khusus adalah bagian dari modernisasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintahan Yulius–Victor. Mereka menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus penggerak percepatan informasi dan solusi di lapangan.
“Kalau mereka tidak bekerja, hasilnya pasti terlihat. Tapi justru banyak inovasi dan kebijakan cepat lahir dari kerja kolaboratif staf khusus ini,” tambahnya.
Buzzer Politik Diduga Giring Opini Publik
Lebih jauh, Daisy menilai isu “gaji buta” merupakan bentuk distorsi informasi yang sengaja diciptakan oleh buzzer politik. Ia menyebut, pola serangan ini mirip dengan upaya menggiring opini publik dalam isu jalan rusak beberapa waktu lalu.
“Mereka bukan hanya menggoreng isu staf khusus, tapi juga mencoba mengaitkannya dengan persoalan infrastruktur. Ini manipulatif dan tidak logis. Semua pembangunan ada tahapannya, tidak bisa serta-merta dilakukan karena desakan opini di media sosial,” ujarnya.
“Kami berdiri di sisi pembangunan, bukan di sisi provokasi. Yang benar kita dukung, yang salah kita luruskan. Tapi tudingan stafsus gaji buta itu tidak benar dan hanya propaganda politik,” tutupnya. (ly).
