Foto : Cynthia I Kalangi, foto tengah daftar proyek yang diduga tak dibahas di DPRD dan Tony SupitManado, Zona-akurat.com – Aroma tak sedap mulai menyeruak dari pembahasan APBD-P Perubahan di Kabupaten Sitaro. Pasalnya, isu bahwa Fraksi PDIP menolak pembahasan anggaran terbanta sudah. Faktanya, PDIP, Golkar, dan Perindo kompak menolak rancangan yang dinilai janggal dan berpotensi bermasalah secara hukum.
Hal itu dikatakan Ketua DPC PDIP Sitaro Tony Supit, yang juga mantan bupati dua periode, secara terbuka mengungkap alasan tegas di balik langka partainya .
Menurutnya, PDIP menemukan adanya proyek fisik yang tidak pernah dibahas di DPRD, namun secara misterius muncul dalam dokumen APBD-Puntuk dibayarkan.
“Itu sudah di luar mekanisme, Golkar yang usung Cyntia Kalangit jadi bupati juga menolak. Jadi jangan salahkan PDIP kami hanya jaga agar dewan tidak ikut terseret masalah hukum,” tegas Supit.
Ia mengakui, dirinya menasehati Fraksi PDIP agar tidak terjebak dalam permainan anggaran. “Kami tidak mau kader PDIP dikorbankan untuk kepentingan siapapun. Ini bisa jadi potensi bencana hukum,” ujarnya dengan lantang.
Lebih jauh, mantan bupati dua periode itu menegaskan ada sederet proyek yang bisa mengandung unsur pidana korupsi jika tetap disetujui oleh pimpinan dewan. Ia menyebut tanggung jawab hukum tidak bisa ditutupi dengan alasan politik. “Jangan karena ingin menyenangkan bupati, lalu aturan dilanggar. Itu bahaya,” ungkapnya.
Diketahui, Bupati Sitaro Cynthia Kalangit adalah politisi Golkar. Publik Sitaro berharap tidak overconfidence dan lebih berhati-hati dalam mengelola APBD induk dan perubahan agar tidak terperosok masalah hukum dikemudian hari.
